Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rapat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 masih berlangsung.

Rapat itu melibatkan buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, prosesnya masih alot karena masing-masing pihak mempertahankan nilai alfa yang diyakini.

Alfa jadi titik sengketa

Alfa adalah indeks atau koefisien pengali yang menjadi salah satu komponen dalam rumus perhitungan kenaikan UMP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, alfa memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.

Pramono mengaku telah menerima laporan bahwa posisi buruh dan pengusaha masih bertahan pada alfa masing-masing.

"Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan berperan sebagai penengah untuk memfasilitasi musyawarah.

Pramono menyebut pemerintah daerah menjadi mediator utama yang dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan Dinas Tenaga Kerja.

Ia juga menetapkan batas waktu penetapan hasil pembahasan UMP DKI Jakarta pada Jumat (20/11).

"Mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya," katanya.

Dengan tenggat tersebut, Pramono berharap Jakarta dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam menyelesaikan UMP.

Menurutnya, keputusan Jakarta soal besaran alfa bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain.

Sebagai gambaran, UMP DKI Jakarta tahun ini ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan atau naik 6,17 persen dibandingkan 2025.