Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) Probo Wresni Adji angkat bicara mengenai wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Probo menegaskan pihaknya masih menunggu arahan dari pusat terkait rencana relokasi satwa endemik yang menjadi ikon Banten tersebut.

"Kami saat masih menunggu arahan dari pusat.

Beberapa waktu yang lalu ada pernyataan dari kepala biro humas dan kerjasama luar negeri tentang relokasi badak yang diwawancarai wartawan," ujar Probo, Rabu (18/11).

Ia merujuk pernyataan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi yang menyebut Alas Purwo sebagai salah satu calon lokasi potensial untuk habitat kedua Badak Jawa.

Meski demikian, Probo menekankan pemindahan Badak Jawa masih harus melalui kajian ketat sebelum keputusan final diambil.

Alas Purwo Belum Punya Pengalaman dengan Badak Jawa

Taman Nasional Alas Purwo selama ini dikenal sebagai lokasi rilis atau rehabilitasi satwa lain, seperti rusa, landak, dan elang.

Namun, untuk Badak Jawa, TNAP belum memiliki pengalaman sebelumnya dan masih menunggu hasil kajian sebagai bekal mengambil keputusan.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemindahan Badak Jawa diperlukan untuk menyelamatkan populasi dari ancaman tsunami akibat aktivitas vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhamad Hidayat menegaskan Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam.

"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga.

Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah," kata Hidayat dalam keterangan Bakom, Selasa (17/11).

Hidayat menekankan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan yang berisiko membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Menurutnya, ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

"Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujarnya.