Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis lewat pembaruan data penerima manfaat. Langkah ini melibatkan kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan program menjangkau peserta didik sesuai kelompok sasaran. Validasi data ini juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.

Validasi dan Efisiensi Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membahas pembenahan ketepatan sasaran bersama Kepala Badan Gizi Nasional.

Pertemuan itu fokus mempercepat perbaikan tata kelola agar program berjalan bersih dan menjangkau wilayah 3T.

Badan Gizi Nasional telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara 2 untuk 26.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi aktif. Unit tersebut melayani 58.374.945 penerima manfaat dari berbagai kalangan.

Penerbitan Surat Penetapan Sementara berikutnya akan memakai data pemutakhiran dari Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan.

Sementara itu, kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita ditetapkan melalui data yang telah divalidasi.

Pemerintah juga mendorong percepatan operasional unit pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, serta kawasan aglomerasi. BGN sudah mengaktifkan ribuan unit pelayanan dalam tiga tahap pelaksanaan.

Transformasi program turut mencakup efisiensi anggaran sebesar Rp 44 triliun. Anggaran tersebut mencakup efisiensi badan, insentif yayasan, dana operasional unit pelayanan, serta virtual account ganda.

Setiap unit pelayanan diwajibkan melaporkan penggunaan dana harian secara berkala. Unit yang tidak melaporkan laporan tersebut akan menghadapi penghentian pencairan dana guna menjamin transparansi.

Selain itu, pemerintah berupaya menekan potensi keracunan makanan dengan inovasi penyajian prasmanan di sekolah.

Pengawasan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang terhubung dengan CCTV di seluruh unit pelayanan.