Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Sanksi juga dikenakan kepada organisasi Tzav 9 karena menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Menurut pernyataan pemerintah Inggris pada Selasa (17/11), sanksi terhadap delapan perusahaan tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu.

Langkah ini bertujuan memutus aliran dana perusahaan sekaligus membatasi kemampuan mereka mendukung pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada 8 September untuk mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel.

Pemerintah Inggris menilai Israel tidak hanya gagal menghentikan perluasan permukiman, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut.

Inggris juga menyoroti peningkatan persetujuan pembangunan permukiman selama pemerintahan Israel saat ini.

Jumlah permukiman yang disetujui dalam empat tahun terakhir disebut melampaui total persetujuan selama 20 tahun sebelumnya.

Fokus pada Kawasan E1 dan Solusi Dua Negara

Miliband menyoroti rencana pembangunan kawasan E1 di Tepi Barat yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

"Membela solusi dua negara adalah prinsip inti dari kebijakan pemerintah ini.

Oleh karena itu, pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara," kata Miliband, seperti dilaporkan Middle East Monitor.

Delapan perusahaan yang masuk daftar sanksi terlibat dalam perencanaan, pembangunan, penyediaan, hingga pemasaran unit permukiman dan infrastruktur publik di kawasan permukiman Israel di Tepi Barat.