Inggris Bekukan Aset 8 Perusahaan Israel Pendukung Permukiman

Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Sanksi juga dikenakan kepada organisasi Tzav 9 karena menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Menurut pernyataan pemerintah Inggris pada Selasa (17/11), sanksi terhadap delapan perusahaan tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu.
Langkah ini bertujuan memutus aliran dana perusahaan sekaligus membatasi kemampuan mereka mendukung pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.
Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada 8 September untuk mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel.
Pemerintah Inggris menilai Israel tidak hanya gagal menghentikan perluasan permukiman, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut.
Inggris juga menyoroti peningkatan persetujuan pembangunan permukiman selama pemerintahan Israel saat ini.
Jumlah permukiman yang disetujui dalam empat tahun terakhir disebut melampaui total persetujuan selama 20 tahun sebelumnya.
Fokus pada Kawasan E1 dan Solusi Dua Negara
Miliband menyoroti rencana pembangunan kawasan E1 di Tepi Barat yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
"Membela solusi dua negara adalah prinsip inti dari kebijakan pemerintah ini.
Oleh karena itu, pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara," kata Miliband, seperti dilaporkan Middle East Monitor.
Delapan perusahaan yang masuk daftar sanksi terlibat dalam perencanaan, pembangunan, penyediaan, hingga pemasaran unit permukiman dan infrastruktur publik di kawasan permukiman Israel di Tepi Barat.
Update Terbaru
Jadi Saksi Sidang, Fitri Salhuteru Ingin Ruben Sarwendah Damai
Rabu / 18-11-2026, 22:07 WIB
Iran Ancam Balas Serangan Nuklir AS dengan Kekuatan Setara
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Kilang Migas PPSDM Cepu Blora Meledak, Polisi Selidiki Penyebab
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo, TNAP Masih Tunggu Arahan Pusat
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Kalah Split Decision, Bilal Hasan Evaluasi Strategi Lawan Gurule
Rabu / 18-11-2026, 21:57 WIB
Gus Ipul Sebut Lokasi Sekolah Rakyat Berimpitan Hutan Kota
Rabu / 18-11-2026, 21:57 WIB
Pembaruan Data Kementerian Perkuat Validitas Penerima Program Makan Bergizi Gratis
Rabu / 18-11-2026, 21:56 WIB
Kandungan Pestisida Lebihi Batas, Taiwan Tarik Merica Ladaku
Rabu / 18-11-2026, 21:56 WIB
Menko Dudung: Keamanan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan
Rabu / 18-11-2026, 21:50 WIB
UMP DKI Jakarta 2027 Masih Alot, Pramono Pasang Target Jumat
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB
Kedatangan Donald Trump Disambut Pelukan Xi Jinping di China
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB
Perjuangan Tujuh Wakil Indonesia Menuju 16 Besar Hong Kong Open
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB
Elev8 Salurkan Donasi Pendidikan ke Siswa Kurang Mampu di Bangladesh
Rabu / 18-11-2026, 21:43 WIB
Knesset Pilih Matan Kahana, Netanyahu Kian Terpojok
Rabu / 18-11-2026, 21:42 WIB






