Inggris Bekukan Aset 8 Perusahaan Israel Pendukung Permukiman
Selain perusahaan-perusahaan tersebut, Inggris menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9 yang mengorganisasi dan melakukan blokade terhadap konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.
Pemerintah Inggris menyebut organisasi tersebut masih melakukan kegiatan penghalangan bantuan hingga Oktober.
Akibat sanksi tersebut, aset organisasi dibekukan dan sejumlah anggotanya dilarang menduduki jabatan administratif.
"Kami tidak akan tinggal diam sementara mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza yang tak tertahankan," ujar Miliband.
Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris juga mengkritik pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dan perlengkapan kemanusiaan ke Gaza.
Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris menyebut lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal plastik masih tertahan di luar Gaza akibat pembatasan otoritas Israel.
Sementara itu, banjir yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini menyebabkan sekitar 4.000 keluarga kembali mengungsi.
Saat ini, sekitar 1,4 juta warga Palestina masih tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara.
Pada 12 November, Inggris juga mengumumkan tambahan bantuan sebesar £5 juta (Rp120 miliar) kepada UNICEF untuk membantu persiapan menghadapi musim dingin di Gaza.
Lebih dari 50 negara turut mendesak Israel mencabut pembatasan dan membuka akses lebih luas bagi bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Paket sanksi terbaru ini dimungkinkan setelah Inggris memperluas aturan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Aturan yang diperkenalkan pada 13 Oktober itu memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah mendorong undang-undang terpisah yang akan melarang impor barang dari pemukiman Israel serta membatasi layanan iklan properti yang berada di kawasan tersebut.
Meski demikian, pemerintah Inggris menegaskan tetap mendukung hubungan perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang diakui secara internasional atau "Garis Hijau".
London membedakan aktivitas ekonomi tersebut dari kegiatan yang berlangsung di pemukiman Israel.
Update Terbaru
Galaxy Tab S10 FE One UI 9.0 Update Mulai Meluncur ke Negara Lain
Rabu / 18-11-2026, 22:16 WIB
Galaxy Tab A11+ Mulai Terima Pembaruan One UI 9.0 Berbasis Android 17
Rabu / 18-11-2026, 22:15 WIB
Jadi Saksi Sidang, Fitri Salhuteru Ingin Ruben Sarwendah Damai
Rabu / 18-11-2026, 22:07 WIB
Iran Ancam Balas Serangan Nuklir AS dengan Kekuatan Setara
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Kilang Migas PPSDM Cepu Blora Meledak, Polisi Selidiki Penyebab
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo, TNAP Masih Tunggu Arahan Pusat
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Kalah Split Decision, Bilal Hasan Evaluasi Strategi Lawan Gurule
Rabu / 18-11-2026, 21:57 WIB
Gus Ipul Sebut Lokasi Sekolah Rakyat Berimpitan Hutan Kota
Rabu / 18-11-2026, 21:57 WIB
Pembaruan Data Kementerian Perkuat Validitas Penerima Program Makan Bergizi Gratis
Rabu / 18-11-2026, 21:56 WIB
Kandungan Pestisida Lebihi Batas, Taiwan Tarik Merica Ladaku
Rabu / 18-11-2026, 21:56 WIB
Menko Dudung: Keamanan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan
Rabu / 18-11-2026, 21:50 WIB
UMP DKI Jakarta 2027 Masih Alot, Pramono Pasang Target Jumat
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB
Kedatangan Donald Trump Disambut Pelukan Xi Jinping di China
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB
Perjuangan Tujuh Wakil Indonesia Menuju 16 Besar Hong Kong Open
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB






