Selain perusahaan-perusahaan tersebut, Inggris menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9 yang mengorganisasi dan melakukan blokade terhadap konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.

Pemerintah Inggris menyebut organisasi tersebut masih melakukan kegiatan penghalangan bantuan hingga Oktober.

Akibat sanksi tersebut, aset organisasi dibekukan dan sejumlah anggotanya dilarang menduduki jabatan administratif.

"Kami tidak akan tinggal diam sementara mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza yang tak tertahankan," ujar Miliband.

Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris juga mengkritik pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dan perlengkapan kemanusiaan ke Gaza.

Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris menyebut lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal plastik masih tertahan di luar Gaza akibat pembatasan otoritas Israel.

Sementara itu, banjir yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini menyebabkan sekitar 4.000 keluarga kembali mengungsi.

Saat ini, sekitar 1,4 juta warga Palestina masih tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara.

Pada 12 November, Inggris juga mengumumkan tambahan bantuan sebesar £5 juta (Rp120 miliar) kepada UNICEF untuk membantu persiapan menghadapi musim dingin di Gaza.

Lebih dari 50 negara turut mendesak Israel mencabut pembatasan dan membuka akses lebih luas bagi bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Paket sanksi terbaru ini dimungkinkan setelah Inggris memperluas aturan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Aturan yang diperkenalkan pada 13 Oktober itu memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah mendorong undang-undang terpisah yang akan melarang impor barang dari pemukiman Israel serta membatasi layanan iklan properti yang berada di kawasan tersebut.

Meski demikian, pemerintah Inggris menegaskan tetap mendukung hubungan perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang diakui secara internasional atau "Garis Hijau".

London membedakan aktivitas ekonomi tersebut dari kegiatan yang berlangsung di pemukiman Israel.