Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi siapa pun yang ingin menggugat keabsahan ijazah anggota DPR.

Menurut politikus Golkar itu, langkah tersebut merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi.

"Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang," ucap Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).

Doli menilai gugatan masyarakat terhadap syarat pendidikan pejabat publik sebagai hal yang lumrah.

Ia mencontohkan sejumlah kepala daerah yang juga pernah dipersoalkan soal pendidikan.

"Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya," kata Doli.

Doli: Semua Anggota DPR Lolos Verifikasi

Meski membuka ruang gugatan, Doli berpendapat keabsahan ijazah anggota DPR tidak perlu dipersoalkan.

Ia menegaskan seluruh anggota DPR telah melewati proses administratif dan verifikasi sesuai ketentuan undang-undang saat mencalonkan diri.

"Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang," ujarnya.

Doli juga menyebut masyarakat semestinya sudah menganalisis latar belakang pendidikan para calon ketika proses pemilu berlangsung.

Menurutnya, pemilih memiliki pertimbangan sendiri sebelum menentukan pilihan terhadap 580 anggota DPR terpilih.

"Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan," sambungnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Kholik merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR berdasarkan pengecekan dokumen ijazah saat pencalonan.