Pemerintah memperketat tata kelola program Makan Bergizi Gratis melalui pemangkasan anggaran sebesar Rp44 triliun.

Kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Efisiensi mencakup anggaran Badan Gizi Nasional, insentif yayasan, dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Virtual Account ganda.

Seluruh hasil penghematan dari kebijakan penyesuaian tersebut akan dikembalikan langsung ke kas negara.

Transformasi MBG 2.0 juga dijalankan oleh Kepala Badan Gizi Nasional dengan berbagai penyesuaian tata kelola.

Pengawasan Ketat dan Validasi Penerima

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi kini diwajibkan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian secara rutin.

Unit pelayanan yang tidak menyampaikan laporan tersebut akan langsung dihentikan pencairan dananya.

Di kawasan 3T dan aglomerasi, Badan Gizi Nasional telah mengaktifkan 2.413 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melalui tiga tahap.

Sebanyak 31 unit dari total tersebut telah dinyatakan siap beroperasi dan dijadwalkan diresmikan pada minggu kedua Desember.

Dalam aspek pendataan, Badan Gizi Nasional menerbitkan Surat Penetapan Sementara 2 untuk 26.885 unit aktif.

Unit-unit tersebut melayani total 58.374.945 penerima manfaat dari berbagai kelompok sasaran.

Tahap berikutnya akan memanfaatkan pemutakhiran data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Pemerintah juga menertibkan praktik percaloan serta perantara untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen.

Selain itu, Badan Gizi Nasional mengembangkan sistem prasmanan di sekolah dan memperkuat inspeksi melalui satuan tugas di daerah.