Otoritas pembangunan Ibu Kota Nusantara membeberkan data terbaru mengenai perkembangan fisik infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut. Progres pembangunan kawasan lembaga legislatif kini telah mencapai rata-rata 25,40 persen.

Sementara itu, kawasan yudikatif tercatat mencatatkan angka pembangunan fisik yang lebih tinggi dengan rata-rata mencapai 32,83 persen.

Perkembangan ini dipantau langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika meninjau kawasan KIPP Nusantara.

Kepala Otorita IKN melakukan peninjauan lapangan pada hari Kamis untuk memastikan kelancaran proyek. Sejumlah gedung perkantoran dilaporkan masih berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyatakan bahwa percepatan tetap diperlukan. Langkah tersebut penting untuk mengejar target penyelesaian pada akhir tahun.

Pembangunan di kawasan legislatif mencakup Gedung DPD RI sebesar 22,75 persen dan MPR RI mencapai 24,33 persen.

Selain itu, Gedung DPR I tercatat 21,91 persen serta DPR II berada di angka 21,66 persen.

Gedung Sidang Paripurna di kawasan tersebut juga menunjukkan angka pembangunan fisik sebesar 20,25 persen. Pembangunan jalan khusus di kawasan legislatif bahkan telah mencapai progres 41,49 persen.

Beralih ke kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen. Adapun Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial menyusul dengan perolehan 25,27 persen.

Infrastruktur penunjang berupa jalan di kawasan yudikatif juga telah dikerjakan hingga menyentuh angka 46,69 persen. Proyek-proyek ini berjalan bersamaan dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Basuki turut memeriksa proyek kawasan terpadu PT Star Bright International Investment senilai Rp1,25 triliun.

Pengecekan juga dilakukan pada kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas 243.000 meter kubik.

Pembangunan kolam retensi tersebut saat ini telah merampungkan 70 persen dari target keseluruhan.

Fasilitas air ini dibangun guna menerapkan konsep sponge city dalam pengelolaan sumber daya air di IKN.