Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan tertulis yang disusun oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan.

Dokumen ini berfungsi untuk mengatur berbagai hal penting terkait hak serta kewajiban pasangan selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Salah satu poin yang paling sering dibahas dalam dokumen tersebut adalah pemisahan harta pribadi serta harta bersama.

Meski umumnya dibuat sebelum menikah, perjanjian ini juga bisa disusun setelah pasangan resmi menjadi suami istri sesuai aturan hukum.

Agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan bisa dipakai untuk keperluan administrasi, dokumen tersebut harus melalui prosedur pendaftaran resmi.

Langkah Awal Menyusun Perjanjian Perkawinan

Sebelum mendaftarkan dokumen ke instansi berwenang, calon pasangan perlu menyusun isi perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mendiskusikan berbagai hal yang ingin diatur bersama dengan pasangan.

Beberapa poin yang umumnya dicantumkan mencakup pengelolaan penghasilan, tanggung jawab utang, hingga kepemilikan aset.

Pastikan kedua belah pihak memahami dan menyetujui seluruh ketentuan agar tidak memicu perselisihan di kemudian hari.

Pasangan juga perlu mencatat daftar aset serta kewajiban keuangan yang dimiliki sebelum melangsungkan pernikahan.

Setelah itu, calon suami dan istri dapat berkonsultasi langsung kepada notaris terkait isi draf perjanjian yang telah dibuat.

Pasangan Muslim harus mencatatkan akta perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama.

Sementara itu, pasangan yang bukan beragama Islam wajib mendaftarkan dokumen perjanjian perkawinan melalui Disdukcapil setempat.