Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian terbaru mengenai ketentuan etik di lingkungan institusi kepolisian.

Aturan tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken pada Senin, 16 November 2026.

Regulasi anyar ini sekaligus merevisi ketentuan sebelumnya, yakni Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Salah satu pembaruan paling mencolok adalah pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang kini diizinkan berlangsung secara elektronik.

Kebijakan tersebut termaktub secara jelas dalam Pasal 59 ayat (2) dari peraturan baru tersebut.

Terduga pelanggar etik diberikan opsi untuk hadir secara langsung di ruang sidang atau mengikuti jalannya proses melalui media elektronik.

Namun, kehadiran lewat media elektronik tersebut wajib mengantongi izin terlebih dahulu dari Ketua Majelis KKEP.

Selain metode persidangan, aturan ini juga merinci mekanisme pembentukan susunan majelis KKEP yang bertugas.

Berdasarkan Pasal 42, majelis KKEP terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, serta sejumlah anggota.

Pangkat bagi ketua dan anggota majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, setara, atau maksimal dua tingkat di bawah terduga pelanggar.

Ketentuan mengenai majelis KKEP ini juga akan diterapkan dalam proses sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.