Pemerintah meminta para pelaku usaha agar segera menyiapkan data geolokasi untuk menghadapi pemberlakuan aturan Uni Eropa.

Regulasi bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation dijadwalkan akan mulai berlaku pada 30 Desember 2026.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan imbauan tersebut dalam sebuah konferensi pers.

Konferensi pers terkait persiapan aturan perdagangan internasional tersebut berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu 18 November 2026.

Sejumlah komoditas andalan Indonesia tercatat masuk ke dalam daftar kelompok produk yang terdampak oleh ketentuan baru.

Komoditas tersebut mencakup minyak kelapa sawit atau CPO, kopi, cokelat, kayu serta produk turunannya, karet, daging, dan kedelai.

Seluruh produk dari komoditas itu wajib memenuhi kategori bebas deforestasi dengan menyertakan dokumen data geolokasi secara lengkap.

Dradjad meminta eksportir segera menyiapkan dokumen pendukung tersebut agar proses pengiriman barang tidak mengalami gangguan.

Nilai ekspor Indonesia untuk kelompok komoditas yang berpotensi terkena ketentuan EUDR diperkirakan mencapai sekitar US$ 7 miliar.

Angka perkiraan tersebut didasarkan pada data terdahulu yang pernah diterima dan masih memerlukan pembaruan data terkini.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Badan Informasi Geospasial atau BIG menyatakan telah menyiapkan sistem untuk kebutuhan geolokasi.

Pelaku usaha dari sektor swasta kini hanya perlu menindaklanjuti ketersediaan sistem tersebut agar persyaratan administratif terpenuhi.

Aturan EUDR mewajibkan komoditas yang dipasarkan di kawasan Eropa harus terbukti bebas dari aktivitas pembukaan hutan.

Selain itu, produk juga harus diproduksi sesuai hukum negara asal serta dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas atau due diligence.

Ketentuan wajib tersebut tercantum secara resmi di dalam Peraturan Uni Eropa Nomor 2023/1115.

Jadwal penerapan regulasi ini sebelumnya telah mengalami dua kali penundaan dari rencana awal pada 30 Desember 2024.

Penundaan pertama sempat menggeser waktu pemberlakuan aturan tersebut menuju bulan Desember tahun 2025.

Uni Eropa kembali menetapkan penundaan lanjutan hingga tanggal 30 Desember 2026 melalui Peraturan Nomor 2025/2650.

Tambahan waktu persiapan tersebut diberikan agar pelaku usaha dapat menyempurnakan sistem administrasi ekspor mereka.