Dirut Bank Jakarta Agus H. Widodo menyampaikan strategi pembiayaan baru untuk mengatasi tekanan fiskal daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah.

Pemerintah daerah didorong memanfaatkan obligasi daerah sebagai tambahan investasi pembangunan.

Alternatif Pembiayaan Sindikasi BPD

Obligasi daerah wajib berbasis pada pendapatan proyek produktif agar tidak membebani anggaran rutin.

OJK menjelaskan penerbitan instrumen ini memerlukan koordinasi ketat dari DPRD hingga Kementerian Keuangan.

Agus H. Widodo juga menawarkan opsi kredit sindikasi BPD di bawah koordinasi Asbanda.

Total aset BPD secara nasional telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun dengan portofolio kredit besar.

Skema sindikasi ini dapat mengatasi keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit di masing-masing daerah.

Langkah tersebut memperkuat perbankan daerah dalam membiayai proyek infrastruktur strategis berskala besar.

Dalam pelaksanaan penerbitan obligasi daerah, proses koordinasi yang ketat harus melibatkan berbagai lembaga mulai dari persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, hingga pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Selain itu, pemenuhan dokumen keterbukaan informasi serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi syarat penting untuk memberikan pelindungan maksimal bagi investor publik.

Di sisi lain, skema kredit sindikasi Bank Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Asbanda menawarkan solusi konkret yang dapat langsung dieksekusi guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.