Asosiasi Bank Pembangunan Daerah mengajukan permintaan agar pembayaran gaji aparatur sipil negara di daerah tetap melibatkan bank pembangunan daerah.

Permintaan tersebut diajukan di tengah rencana pemerintah mengalihkan mekanisme pembayaran melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menyampaikan bahwa perubahan mekanisme pembayaran gaji tidak harus menghilangkan peran bank daerah.

Selama ini, bank daerah telah bertindak sebagai mitra pemerintah dalam melayani pembayaran gaji pegawai negeri dan pegawai pemerintah.

Layanan penggajian tersebut memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar transaksi perbankan sehari-hari.

Keberadaannya berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal.

Agus menjelaskan bahwa bank daerah telah terintegrasi secara penuh dengan ekosistem keuangan di masing-masing wilayah.

Keberlanjutan layanan penggajian dinilai penting untuk mempertahankan keterhubungan antara kebutuhan keuangan pegawai dan sektor usaha produktif.

Selain menangani pembayaran gaji, bank daerah turut menyediakan layanan keuangan bagi pegawai dan menjalankan fungsi intermediasi.

Peran tersebut mencakup dukungan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor produktif lainnya.

Asbanda menyatakan kesediaannya untuk berkomunikasi dengan pemerintah guna membahas pelaksanaan kebijakan pembiayaan pegawai.

Agus menekankan bahwa proses tersebut perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem keuangan daerah.

Di sisi lain, Asbanda menyambut positif rencana pemerintah untuk meningkatkan kepastian status dan kesejahteraan pegawai di daerah.

Kebijakan pengalihan pembiayaan pegawai secara bertahap dipandang sebagai bentuk dukungan pusat kepada daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya memastikan bahwa pemerintah sedang memproses rencana penyaluran gaji melalui koperasi.