Kementerian Koperasi telah mengajukan rencana tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

Meskipun proses pengajuan telah berjalan, pemerintah belum menetapkan waktu pasti pelaksanaan pengalihan pembayaran gaji.

Sebelumnya, pembayaran tersebut dilakukan melalui himpunan bank milik negara, PT Pos Indonesia, maupun bank daerah.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyatakan bahwa usulan tersebut bertujuan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Namun, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai perluasan mekanisme pembayaran gaji dan pensiunan.

Keterlibatan koperasi tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh fungsi perbankan yang sudah berjalan.

Koperasi diarahkan sebagai alternatif penyedia layanan keuangan bagi masyarakat.