Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum harus menjalani proses hukum di peradilan umum.

Putusan perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tersebut dibacakan pada Kamis (15/10/2026).

Lembaga tersebut juga memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam waktu paling lama dua tahun.

Dalam pertimbangannya, MK menilai kewenangan peradilan militer harus didasarkan pada karakter tindak pidana yang diperiksa.

Kewenangan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada status seseorang sebagai prajurit.

Pemerintah dan DPR Diminta Revisi UU

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa pembeda utama kewenangan peradilan terletak pada jenis perkara yang ditangani.

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak diubah.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan ketentuan tersebut dalam amar putusan.

Perubahan undang-undang diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga peradilan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan sejumlah substansi yang perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang.

Substansi tersebut mencakup penyatuan pengelolaan peradilan militer secara penuh di bawah Mahkamah Agung.

Perkara pengujian undang-undang ini diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Miliani br Pasaribu.

Para pemohon menilai ketentuan sebelumnya berpotensi melemahkan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis.