Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah terkait rencana penerbitan surat utang.

Ia menyoroti langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewacanakan rilis obligasi daerah untuk mengatasi tekanan fiskal.

Pertimbangan Pasar dan Regulasi

Suahasil mengingatkan pemerintah daerah agar mencermati pergerakan pasar serta kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat.

Menurutnya, setiap aksi korporasi atau penerbitan surat utang oleh pemda wajib mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai alternatif dukungan pembiayaan melalui APBN guna mendukung proyek-proyek di daerah.

Komunikasi intensif terkait opsi pembiayaan tersebut saat ini juga sudah mulai berjalan antara pusat dan pihak Pemprov DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3.500.000.000.000.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut langkah tersebut diambil demi meredam tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Bagi Hasil.

Dukungan dari anggaran negara sebelumnya juga telah disalurkan untuk berbagai proyek pembangunan di wilayah ibu kota.

Salah satu contoh pembiayaan yang bersumber dari APBN tersebut adalah proyek pembangunan moda raya terpadu atau MRT.

Skema penerusan pinjaman semacam itu juga turut diterapkan oleh pemerintah pusat bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya.

Pemangkasan Dana Bagi Hasil atau Transfer ke Daerah oleh pusat sebelumnya mencapai jumlah belasan triliun rupiah.

Tekanan fiskal tersebut mendorong pemprov untuk mencari alternatif pendanaan mandiri melalui penerbitan surat utang.

Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa langkah emisi surat utang senilai triliun rupiah ini menjadi yang pertama kali dilakukan.

Pemerintah daerah meyakini instrumen investasi tersebut akan diminati pasar mengingat tingginya daya tarik ekonomi ibu kota.