Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan program sterilisasi gratis untuk menekan populasi hewan serta mencegah risiko penyakit zoonosis.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di GOR Kembangan, Jakarta Barat, pada Sabtu (14/11/2026).

Program ini terlaksana berkat kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Pecinta Lingkungan Indonesia (YPLI).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, turut terlibat langsung dalam pengawasan kegiatan.

Layanan Tanpa Biaya untuk Hewan Peliharaan dan Kucing Liar

Layanan kesehatan hewan tanpa dipungut biaya ini menyediakan kuota untuk 100 ekor kucing jantan dan 100 ekor kucing betina.

Pelaksanaannya juga mengerahkan tim Puskeswan Keliling agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas medis tersebut.

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari pemilik hewan peliharaan pribadi saja. Sejumlah komunitas turut membawa kucing liar yang sebelumnya sudah didata untuk mengikuti prosedur sterilisasi.

Kenneth menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengendalikan angka reproduksi hewan sekaligus mengantisipasi potensi penyebaran wabah rabies. Melalui layanan tersebut, kesehatan dan kesejahteraan hewan diharapkan bisa semakin meningkat.

Ke depannya, layanan sterilisasi gratis ini direncanakan berlanjut dalam berbagai agenda resmi pemerintah daerah. Salah satu rencana besar yang disiapkan berkaitan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta.

Agenda perayaan tersebut akan menyediakan kuota layanan sterilisasi bagi 500 ekor kucing jantan dan 500 ekor kucing betina.

Selain itu, program mendatang juga akan memperluas cakupannya untuk menjangkau hewan anjing.

Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan layanan kesehatan hewan melalui mobil Puskeswan Keliling merupakan perwujudan janji kampanye dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memprioritaskan kesejahteraan hewan.

Selain persoalan populasi, perhatian juga diberikan kepada para pemilik hewan dari kalangan warga prasejahtera. Kenneth bersama Dinas KPKP mengusulkan skema bantuan berupa kartu khusus guna meringankan biaya perawatan.

Konsep bantuan tersebut dirancang dengan mekanisme potongan harga layanan, bukan pembiayaan gratis secara penuh. Implementasi kebijakan itu nantinya masih menunggu arahan serta persetujuan resmi dari Gubernur Pramono Anung.