Manajemen Tokopedia dan TikTok Shop menyatakan telah merampungkan penanganan 217 pengaduan yang diajukan oleh mitra penjual.

Persoalan tersebut sempat menjadi sorotan dalam rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia dan TikTok Shop, Hilmi Adrianto, menjelaskan bahwa laporan tersebut disampaikan melalui Peradi DPC Bekasi Raya.

Dari total aduan yang diterima, sebanyak 208 kasus telah melalui proses pemeriksaan.

Temuan Subsidi dan Proses Banding Penjual

Perusahaan mengidentifikasi adanya indikasi penyalahgunaan subsidi platform senilai Rp16,7 miliar dari total klaim kerugian yang diajukan.

Penarikan dana dilakukan secara terbatas hanya pada komponen yang berkaitan dengan pelanggaran kebijakan.

Selain itu, perusahaan memproses pengembalian dana untuk dua penjual yang mengajukan banding melalui fasilitasi Kementerian UMKM. Proses administrasi pengembalian tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini.

Penjelasan Pelanggaran dan Tanggapan DPR

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah TikTok Group Indonesia, Noudhy Valdrino, menjelaskan bahwa pelanggaran melibatkan manipulasi harga serta penggunaan deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kategori insentif.

Platform memberikan pemberitahuan dan ruang pengajuan banding kepada penjual yang melanggar sebelum sanksi diterapkan.

Sementara itu, anggota DPR RI Muhammad Habibur Rochman meminta kepastian penyelesaian atas laporan penundaan dana yang dialami penjual.

Manajemen menegaskan bahwa sisa dana di luar komponen pelanggaran telah dilepaskan kepada mitra pelaku usaha.