Seluruh fraksi yang ada di Komisi III DPR secara bulat menyetujui rancangan undang-undang terkait untuk segera dilanjutkan ke rapat paripurna.

Persetujuan bersama tersebut dicapai dalam agenda rapat pleno tingkat pertama yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad di gedung parlemen.

Rapat pengambilan keputusan ini turut dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari pihak pemerintah.

Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej dalam agenda penting tersebut.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan mereka tanpa memberikan catatan apa pun terhadap naskah rancangan aturan tersebut.

Para politisi menilai regulasi ini sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat luas karena tertunda selama bertahun-tahun.

Usulan aturan hukum ini tercatat telah dimulai pembahasannya sejak tahun 2008 yang lalu.

Sebelumnya, sempat muncul komitmen dari para pimpinan dewan untuk merampungkan aturan ini sebelum tenggat waktu pertengahan Desember.

Komitmen Pimpinan Dewan Rampungkan Regulasi

Empat pimpinan DPR sebelumnya bahkan sempat meneken surat pernyataan siap mundur jika aturan ini tidak rampung sebelum tenggat pertengahan Desember 2026.

Surat perjanjian tersebut diteken saat pimpinan dewan melakukan audiensi dengan massa aksi di kompleks parlemen, Jakarta.