Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Catatan kritis tersebut diserahkan langsung oleh pimpinan KASBI kepada unsur pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sorotan PKWT dan Eksploitasi Magang

KASBI menyoroti masa status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diatur maksimal selama empat tahun dalam undang-undang tersebut.

Pihak serikat buruh mendorong agar tenggat waktu maksimal PKWT dapat dipangkas menjadi hanya satu tahun saja.

Selain itu, aturan mengenai magang juga mendapat sorotan tajam karena dinilai berisiko memicu terjadinya eksploitasi manusia.

KASBI meminta pelaksanaan magang seharusnya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa atau pelajar, bukan untuk mereka yang sudah masuk dunia kerja.

Tuntutan Aturan Outsourcing dan Pesangon

Organisasi buruh ini juga menyoroti ketentuan tenaga kerja alih daya di sektor pertambangan dan perminyakan.

Mereka meminta adanya spesifikasi pengkategorian khusus dalam aturan turunan agar tidak semua perusahaan sektor tersebut memakai sistem outsourcing.

KASBI turut mempertanyakan besaran tambahan pesangon sebesar 15 persen yang dinilai belum diatur secara detail dan jelas dalam undang-undang.

Di sisi lain, pimpinan DPR RI menyatakan telah menerima berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja tersebut.