Kasus penculikan dan dugaan pemaksaan perpindahan agama yang menimpa seorang gadis Hindu berusia 14 tahun asal Sibi kembali menyoroti kerentanan kelompok minoritas.

Remaja bernama Bindiya Kumari tersebut diduga diculik dan dipaksa pindah agama serta menikah setelah dibawa ke wilayah Sindh.

Pihak keluarga membantah klaim yang menyatakan bahwa proses perpindahan keyakinan tersebut berlangsung secara sukarela.

Desakan Peradilan Independen

Perbedaan klaim antara keluarga dan pihak lawan menuntut adanya penetapan peradilan yang independen untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Organisasi pemerhati kebebasan beragama menilai kasus ini mempertanyakan efektivitas perlindungan anak dan penegakan konstitusi.

Konstitusi negara tersebut sebenarnya telah menjamin kebebasan beragama serta perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas.

Namun, jaminan hukum tersebut dinilai belum memberikan perlindungan nyata bagi warga negara yang berada dalam posisi rentan.

Kendala Pengesahan Regulasi

Upaya legislasi untuk mencegah konversi agama secara paksa, khususnya bagi anak di bawah umur, kerap menemui jalan buntu di parlemen.

Berbagai penolakan dari organisasi keagamaan membuat rancangan undang-undang anti-konversi paksa gagal disahkan dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menciptakan kekosongan regulasi yang dinilai sangat mengkhawatirkan apabila melibatkan korban anak-anak.

Pemerintah dan lembaga peradilan didesak untuk segera memastikan penegakan hukum yang konsisten demi menjamin keadilan.