Keempat, buruh meminta gubernur mempertahankan jumlah sektor dan besaran upah yang direkomendasikan bupati serta wali kota untuk UMSK 2027, dengan nilai minimal 5 persen di atas UMK setempat.

Jazuli juga menyoroti distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang harus mencakup pekerja.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok tertentu. Buruh sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian juga harus merasakan hasil pertumbuhan tersebut," tegasnya.

Simulasi Pemerintah dan Pandangan Akademisi

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Sugeng Lestari, menyatakan penghitungan kenaikan upah minimum mengacu pada Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Regulasi itu menggunakan tiga variabel utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien indeks tertentu atau alfa dalam rentang 0,5 hingga 1 persen.

Pemerintah masih harus membahas besaran indeks tersebut bersama Dewan Pengupahan Jawa Timur.

Sugeng menjelaskan simulasi dengan inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen menghasilkan kenaikan upah 6 persen jika indeks alfa 0,5.

Jika indeks alfa mencapai batas maksimal 1 persen dengan asumsi ekonomi sama, kenaikan upah dapat mencapai 9 persen.

"Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Sugeng.

Dalam simulasi tersebut, UMK Kota Surabaya diperkirakan meningkat sekitar 9 persen, dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788.

Namun, angka itu belum final karena pembahasan indeks alfa belum selesai.

Pemerintah provinsi menyatakan penghitungan upah perlu mempertimbangkan perlindungan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.

"Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," kata Sugeng.