Perkembangan serupa terjadi di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan sidang Dewan Pengupahan untuk UMP 2027 telah selesai pada 19 November 2026.

Syaripudin memastikan pembahasan mengikuti mekanisme Dewan Pengupahan dan melibatkan pandangan unsur pekerja maupun pengusaha.

Kalangan buruh sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP Jakarta sebesar 6,3 persen, tetapi Syaripudin tidak mengungkapkan angka dalam rekomendasi akhir.

Guru Besar Hukum Perburuhan FH UI, Prof. Aloysius Uwiyono, menilai kebijakan upah minimum harus mempertemukan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Menurutnya, pekerja membutuhkan penghasilan layak, perusahaan perlu biaya tenaga kerja sesuai produktivitas, dan pemerintah menjaga daya beli serta investasi.

"Menurut saya, ketiganya harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan ekonomi dan hubungan industrial," ujar Aloysius kepada Hukumonline pada Rabu (11/11).

Aloysius menilai Pasal 138 dan 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 telah memberikan arah baik dengan menghubungkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Namun, pelaksanaannya harus memperhitungkan risiko upah terlalu rendah maupun kenaikan biaya tenaga kerja tanpa peningkatan produktivitas.

Ia mengaitkannya dengan prinsip keadilan sosial Pancasila, khususnya Sila Kelima.

"Keadilan pengupahan bukan hanya mengenai berapa besar upah yang diterima pekerja, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan," jelas Aloysius.

Jika hasil survei KHL jauh melampaui kemampuan industri padat karya, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme transisi agar perlindungan pekerja tetap berjalan tanpa menghilangkan kesempatan kerja.

Dosen FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati, berpandangan berbeda mengenai penggunaan KHL sebagai dasar upah minimum.

Ia menilai perubahan pendekatan itu membuka kesempatan memperbaiki sistem pengupahan yang selama ini bergantung pada formula pemerintah.