Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB.

Pendalaman Penunjukan Langsung Proyek

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Rustian diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Rustian dinilai mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana darurat tersebut.

KPK mendalami alasan penunjukan langsung dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang seperti pada umumnya.

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan konflik kepentingan serta praktik pembagian proyek kepada vendor tertentu.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang menjaring sejumlah pihak beberapa waktu lalu.

KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara korupsi di lingkungan BNPB ini.

Total pengadaan dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024-2026 mencapai Rp148 miliar.

Dana tersebut bersumber dari alokasi penanganan sejumlah bencana besar di berbagai wilayah Indonesia.

Sejumlah bencana besar tersebut mencakup kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh, hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyampaikan bahwa dalam penggunaan Dana Siap Pakai itu ditemukan adanya indikasi konflik kepentingan serta praktik suap.

Dalam perkara ini, KPK turut mendalami keterlibatan pihak swasta serta vendor yang diduga terafiliasi dengan pihak tertentu selama kurun waktu tiga tahun penanganan bencana.