Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Syahganda Nainggolan menanggapi perdebatan mengenai status PSI yang dinilai tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Syahganda mengaku belum mengetahui dan belum menerima pernyataan dari PSI terkait mundurnya partai tersebut dari koalisi.

"Enggak, belum tahu saya soal itu. Dari PSI-nya belum tahu, belum lihat," ujar Syahganda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menegaskan bukan bagian dari partai politik tertentu sehingga akan memeriksa kebenaran informasi tersebut.

"Nanti saya cek lagi ya. Saya karena bukan bagian partai sih ya.

Saya kan enggak ngerti, partai ini," lanjutnya.

PSI Tak Terlihat dalam Pertemuan Prabowo

Syahganda juga menceritakan bahwa PSI tidak terlihat saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah ketua umum partai politik pada Jumat (13/11) lalu.

"Kemarin saya enggak lihat ya waktu saya di Bogor itu, enggak lihat.

Saya pas ada di situ saya ngobrol makan-makan sama mereka pas break, kita break rapat kabinet, sidang terbatas enggak ada tuh PSI di situ," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai PSI bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah.

PAN melalui Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi menyarankan PSI mundur dari koalisi dan menjadi oposisi pemerintah.

Demokrat melalui Sekretaris Jenderal Herman Khaeron menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada Partai Gerindra sebagai pimpinan koalisi pemerintah.

Sementara PKS melalui Ketua DPP Mardani Ali Sera menilai wajar jika ada pandangan bahwa PSI bukan lagi koalisi pemerintah, meski hingga kini tidak ada pernyataan resmi PSI keluar dari koalisi.

Menanggapi perdebatan tersebut, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Grace menyebut mundurnya tiga kader dari jabatannya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan posisi PSI di pemerintah.

Ia juga menyatakan PSI tetap mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto meski tidak lagi memiliki perwakilan kader di pemerintah.