Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR pada Kamis (19/11) memberikan mandat kepada Presiden RI untuk membentuk badan baru.

Badan tersebut akan melaksanakan mekanisme perampasan aset sesuai ketentuan undang-undang.

Ketentuan pembentukan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

Tugas dan Wewenang Badan Pengelolaan Aset

Pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Pasal 54 mengatur tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Aset, yang mencakup pengelolaan sebelum dan setelah putusan pengadilan.

Sebelum putusan pengadilan, tugasnya meliputi menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana.

Setelah putusan pengadilan, tugasnya meliputi pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang, pemanfaatan, dan pengembalian.

Sementara itu, Pasal 61 mengatur keanggotaan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset.

Ayat 1 menyebutkan anggota badan berjumlah lima orang yang akan menjabat selama lima tahun.

Badan Pengawasan dan Pengelolaan Aset memiliki sembilan tugas.

Beberapa di antaranya mengawasi tugas dan wewenang penyidik dan jaksa, mengawasi tugas dan wewenang badan, menyusun kode etik, hingga melakukan evaluasi.

Pasal 62 ayat 3 menyebutkan badan tersebut menyampaikan laporan tugas pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset secara berkala satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dan DPR RI.