Politisi PKS Mardani Ali Sera buka suara soal pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR. Melalui cuitannya di media sosial X pada Kamis, 19 November 2026, ia menyebut momen itu sebagai tonggak sejarah, sekaligus mengingatkan undang-undang tersebut wajib berjalan transparan dan akuntabel.

"Paripurna 19/11 mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tonggak sejarah tapi juga wajib berjalan transparan dan akuntabel," ujar Mardani.

Uang Masyarakat Kembali ke Pemilik Hak

Dalam cuitannya, Mardani juga menyoroti bahwa melalui undang-undang ini, uang masyarakat akan dikembalikan kepada pemilik haknya. Penekanan pada transparansi dan akuntabilitas ia sampaikan sebagai syarat agar pelaksanaan undang-undang tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Singgung HMP meski Wapres Mundur

Selain soal perampasan aset, Mardani menyinggung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya dibahas. Menurutnya, meski Wakil Presiden telah mengundurkan diri, HMP mestinya tetap disampaikan.

"Saya singgung juga HMP mestinya disampaikan walau kemudian bisa dihentikan krn Wapres sdh mundur," ungkapnya.