Undang-Undang Perampasan Aset resmi mengatur mekanisme penyitaan harta benda tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan tersebut menyasar sejumlah kondisi khusus di mana pelaku tindak pidana tidak dapat disidangkan secara langsung di hadapan hukum.

Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa aturan ini berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia serta melarikan diri.

Selain itu, ketentuan serupa juga menyasar subjek hukum yang mengalami sakit permanen atau pelakunya sama sekali tidak diketahui keberadaannya.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menjelaskan bahwa meski perkaranya mandek, hasil kejahatan tetap bisa disita negara.

Namun demikian, undang-undang ini menetapkan batas minimum nilai aset yang dapat dirampas tanpa putusan pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2, kriteria harta benda yang menjadi target penyitaan minimal bernilai Rp1.000.000.000,00 atau satu miliar rupiah.

Pihak legislatif menegaskan bahwa langkah perampasan aset tanpa proses peradilan ini sama sekali tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku.

Langkah hukum tersebut diprioritaskan agar seluruh harta dari hasil kejahatan dapat dikembalikan secara utuh kepada para korban yang dirugikan.

Soedeson mencontohkan kasus kejahatan seperti koperasi bodong dan biro perjalanan haji penipu yang membawa lari dana masyarakat.