Rapat Paripurna DPR secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis.

Agenda tunggal pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat pimpinan dewan lainnya.

Sidang paripurna ini dihadiri oleh 361 dari total 573 anggota DPR yang mencakup keterwakilan dari seluruh fraksi.

Seluruh peserta rapat paripurna memberikan persetujuan saat Puan Maharani menanyakan perihal pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

Poin Aturan dan Proses Pembahasan

Sebelum disahkan di paripurna, seluruh fraksi telah menyepakati RUU tersebut dalam rapat pleno tingkat satu di Komisi III DPR pada Rabu.

Regulasi ini dinilai telah melalui penantian panjang karena sempat mangkrak di parlemen sejak tahun 2008.

Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej menjelaskan bahwa aturan ini mencakup mekanisme perampasan dengan dan tanpa putusan pidana.

Ruang lingkup kejahatan dalam undang-undang ini meliputi korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga kejahatan siber.

Regulasi baru ini juga mengatur pembentukan badan khusus oleh Presiden untuk mengelola dan mengawasi aset rampasan.