Istilah Paket C kembali ramai setelah data KPU menunjukkan 191 dari 580 anggota DPR RI berpendidikan tertinggi SMA/sederajat. Sebagian anggota dewan itu disebut menempuh pendidikan kesetaraan Paket C demi memenuhi syarat pencalonan.

Paket C merupakan program pendidikan nonformal setara SMA yang diatur antara lain lewat UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 17 Tahun 2010, Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, dan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.

Aturan Main Paket C

Program ini diselenggarakan oleh PKBM dan SKB, serta dapat diakses lewat platform seTARA daring. Syarat pesertanya: lulusan Paket B, atau berusia 21 tahun ke atas dengan riwayat putus sekolah minimal tiga tahun dan dinyatakan lulus uji kelayakan.

Masa belajarnya sekitar tiga tahun, atau sekitar 1,5 tahun lewat jalur akselerasi. Ijazahnya setara SMA/MA dan dapat dipakai untuk melanjutkan kuliah, melamar kerja, dan berbagai kebutuhan formal lainnya.

Kata KPU dan Mendikdasmen

Komisioner KPU Idham Holik membenarkan ada anggota DPR yang menempuh Paket C untuk kebutuhan syarat pencalonan. Angka 191 orang setara 32,9 persen dari total 580 kursi DPR periode 2024–2029.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti pun menegaskan legalitasnya: ijazah Paket C sah dan diakui hukum, jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Jalur ini pada dasarnya dirancang negara untuk memberi kesempatan kedua bagi siapa pun yang pendidikannya sempat terputus.