Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset direncanakan memuat aturan pembentukan sebuah lembaga khusus.

Lembaga tersebut dinamakan Badan Pengelola Aset Rampasan yang dirancang bersifat independen.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, menyebutkan bahwa institusi itu akan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Pimpinan badan tersebut nantinya diangkat oleh Presiden dengan mengantongi persetujuan dari DPR.

DPR dan pemerintah mulanya sempat membahas perbedaan usulan mengenai bentuk kelembagaan tersebut.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar bentuk lembaga berupa dewan untuk mengelola aset hasil sitaan.

Namun pihak DPR menghendaki bentuk badan agar memiliki kewenangan yang lebih kuat.

Bentuk badan dinilai jauh lebih efektif karena pimpinan memiliki otoritas penuh dalam memerintah anggota.

Badan khusus ini nantinya bertugas menyimpan, merawat, hingga menjual seluruh aset yang telah dirampas.

Status independen diperlukan agar pengelolaan harta benda tersebut terbebas dari intervensi pihak lain.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo.

Keberadaan lembaga khusus tersebut dianggap penting agar aset hasil perampasan bisa dikelola secara khusus.