Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadwalkan penyelenggaraan rapat paripurna pada hari ini.

Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengesahkan rancangan undang-undang terkait.

Rancangan undang-undang tersebut membahas aturan mengenai perampasan aset terkait tindak pidana korupsi.

Sekretariat Jenderal DPR telah merilis jadwal resmi pelaksanaan sidang paripurna tersebut.

Rapat rencananya akan digelar sekitar pukul 09.30 WIB.

Sebelumnya, seluruh fraksi di parlemen telah menyepakati naskah rancangan aturan tersebut.

Persetujuan tingkat pertama diambil dalam rapat pleno di Komisi III DPR yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan untuk membawa rancangan aturan ini ke rapat paripurna.

Regulasi ini dinilai telah mangkrak selama 18 tahun tanpa kelanjutan pembahasan yang pasti.

Proses penyelesaian aturan ini rampung di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penyelesaian regulasi ini berhasil dicapai sebelum batas tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pada 15 Desember.

Perwakilan fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan bahwa regulasi ini merupakan aturan yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas.

Ia juga mengingatkan bahwa proses perumusan aturan tersebut sebetulnya telah dimulai sejak tahun 2008 silam.