Nvidia memutuskan untuk menghentikan pengiriman chip kecerdasan buatan berperforma tinggi ke wilayah China.

Kebijakan tersebut memicu tanda tanya besar mengenai kelanjutan kesepakatan perizinan ekspor antara Amerika Serikat dan China.

CEO interim Nvidia, Colette Kress, menyampaikan informasi tersebut di hadapan para investor pada Selasa (17/11).

Perusahaan chip asal Amerika Serikat itu sebelumnya telah menjual produk pusat data generasi Hopper senilai US$2,4 miliar.

Penjualan tersebut tercatat pada kuartal yang berakhir tanggal 25 Oktober.

Kendati demikian, Kress menegaskan bahwa pihaknya saat ini tidak mempunyai rencana untuk melanjutkan pengiriman produk tersebut.

Pihak manajemen tidak merinci alasan pasti penghentian pasokan prosesor ataupun status permanen dari keputusan itu.

Namun, langkah penghentian ini diduga kuat berkaitan dengan skandal mantan CEO mereka, Jensen Huang.

Seri chip Hopper mencakup H200 sebagai prosesor berperforma tinggi untuk melatih model kecerdasan buatan canggih.

Amerika Serikat mulai memberlakukan pembatasan ekspor chip tersebut pada tahun 2022.

Setelah pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Donald Trump sempat mengizinkan penjualan H200.

Kebijakan perizinan ekspor tersebut kemudian dilonggarkan pada bulan Januari.

Keputusan itu lahir usai Huang melakukan lobi selama berbulan-bulan.

Huang lantas mengundurkan diri di tengah tuduhan hubungan di luar pernikahan dengan seseorang yang diduga mata-mata.

Chip H200 diproduksi oleh perusahaan manufaktur semikonduktor terbesar di dunia, yaitu TSMC di Taiwan.

Kesepakatan ekspor menetapkan tarif sebesar 25 persen untuk chip yang harus diimpor ke Amerika Serikat terlebih dahulu.

Washington sebelumnya menyetujui penjualan H200 kepada sepuluh perusahaan China.

Perusahaan tersebut mencakup Alibaba, Tencent, serta ByteDance sebagai perusahaan induk TikTok.

Di sisi lain, Beijing membatasi impor H200 demi mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asal Amerika Serikat.

Sekitar 600 ribu unit chip H200 masih tersimpan di Hong Kong dan tertahan akibat belum mendapat persetujuan Beijing.