Transformasi Program Makan Bergizi Gratis 2.0 mulai dijalankan melalui penajaman penerima manfaat, peningkatan pengawasan, dan pembenahan tata kelola.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memimpin langsung langkah pemutakhiran data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan.

Pemerintah memberikan prioritas utama kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal serta daerah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi.

Selain itu, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta ibu menyusui turut menjadi fokus utama dalam penyaluran layanan gizi ini.

Penajaman sasaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketepatan distribusi manfaat tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap program.

Badan Gizi Nasional juga berupaya memperluas akses masyarakat melalui pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.

Dalam aspek pengawasan, keamanan pangan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas ditempatkan sebagai prioritas utama transformasi.

Penguatan sistem digital turut diterapkan untuk memantau seluruh tahapan operasional serta memastikan validitas data penerima manfaat.

Seluruh data harus diverifikasi secara ketat dan data fiktif wajib dihapus agar alur kerja dapat dipantau melalui sistem teknologi.

Digitalisasi pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi disiapkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sistem digital tersebut ditargetkan dapat diterapkan di seluruh dapur penyedia layanan pada bulan Januari 2027 mendatang.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan kualitas layanan dan keamanan pangan yang terjamin.