Sebanyak 44 persen ekspor Indonesia ke kawasan Uni Eropa saat ini mendapat fasilitas preferensi tarif GSP.

Nilai ekonomi dari komoditas yang ditopang fasilitas tersebut mencapai sekitar US$5,6 miliar atau berkisar Rp102,11 triliun.

Ancaman Tarif Normal dan Upaya Pemerintah

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan potensi masalah tersebut di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Fasilitas Generalised Scheme of Preferences dari Uni Eropa dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Januari 2027.

Apabila Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa belum berlaku efektif, produk domestik terancam kehilangan keringanan tarif.

Sejumlah komoditas yang berpotensi terdampak langsung mencakup minyak sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, pakaian jadi, hingga alas kaki.

Pemberlakuan kembali tarif Most Favoured Nation berisiko mendongkrak biaya masuk komoditas nasional ke pasar Eropa.

Kondisi ini berpotensi menekan tingkat daya saing eksportir lokal karena harus menanggung tambahan beban finansial.

Para importir di Eropa juga dikhawatirkan mulai melirik pemasok alternatif dari negara lain yang masih menikmati keringanan tarif.

Pemerintah berupaya mempercepat proses ratifikasi agar perjanjian perdagangan bilateral tersebut segera disepakati kedua belah pihak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan meneken naskah dokumen di Brussels pada 21 November 2026.

Pemerintah menargetkan kesepakatan itu mulai berlaku penuh pada kuartal I 2027 usai menyelesaikan seluruh prosedur hukum domestik.

Sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia akan langsung turun menjadi nol persen setelah aturan baru itu berjalan penuh.

Sebanyak 8,37 persen pos tarif lainnya akan diturunkan bertahap dalam rentang periode 3 hingga 15 tahun.

Sisa 1,2 persen pos tarif tetap mengikuti ketentuan MFN karena dikategorikan sebagai komoditas sensitif.

Dradjad menegaskan bahwa penerapan aturan European Union Deforestation Regulation merupakan isu terpisah dari perjanjian IEU-CEPA.

Proses ratifikasi perjanjian dagang tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban eksportir untuk memenuhi aturan deforestasi.