Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang disahkan pada Senin, 16 November 2026.

Perubahan Ketentuan Komposisi Majelis Sidang Etik

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyatakan bahwa rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pertimbangan utama.

Aturan baru ini mengubah persyaratan pangkat anggota majelis KKEP yang kini membuka peluang bagi personel berpangkat lebih rendah.

Berdasarkan Pasal 42, keanggotaan KKEP dapat berasal dari personel setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Penyesuaian serupa juga diberlakukan pada susunan keanggotaan KKEP Banding dalam aturan terbaru tersebut.

Perubahan Masa Penempatan Khusus dan Banding

Selain komposisi majelis, Polri turut mengubah batas maksimal penempatan khusus bagi anggota yang menjalani proses etik.

Masa patsus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini disingkat menjadi maksimal 20 hari kalender.

Perubahan lainnya juga membatasi hak pengajuan banding yang kini hanya dapat dilakukan oleh pelanggar saja.