POLIRAN: Program Polisi Peduli Pengangguran Kini Menjangkau Desa dan Kelurahan

Polri memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) hingga ke desa dan kelurahan. Kabar yang diumumkan Rabu (18/11/2026) ini membuat nama Polri menjadi salah satu topik paling banyak dicari di Indonesia pada Kamis pagi.
POLIRAN memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja, penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. Peran polisi dalam program ini bukan sebagai pemberi kerja, melainkan fasilitator: membantu mempertemukan warga yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Ujung tombak program ini adalah Bhabinkamtibmas, yang menjadi penghubung di tingkat desa dan kelurahan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, lembaga pelatihan swasta, dan dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menjelaskan hal itu di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, Polri hadir sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
7,3 Juta Pengangguran Jadi Latar Program
Perluasan POLIRAN tidak lepas dari besarnya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran terbuka nasional tercatat sekitar 7,3 juta orang, sementara setengah pengangguran mencapai 12,8 juta orang. Angka itulah yang membuat program ini dinilai relevan untuk menjangkau warga hingga ke pelosok.
Di hari yang sama, sekitar 350 massa dari BPI KPNPA RI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta. Mereka mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan program 100 harinya, termasuk POLIRAN, serta menyoroti persoalan premanisme, narkotika, judi online, dan dugaan mafia pangan.
Tambang Ilegal dan Hoaks Juga Jadi Sorotan
Pada Selasa (17/11/2026), Kapolri Suyudi menyiapkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata dan memetakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi prioritas penertiban. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 agar minimal 70 persen hasil IUP dinikmati negara.
Kapolri juga bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan di Gedung Rupatama Mabes Polri pada 17 November 2026. Pertemuan itu menyepakati penguatan kolaborasi komunikasi publik program pemerintah dan penanganan hoaks.
Update Terbaru
Dukung Yaqut Cholil di Pengadilan, Bachtiar Nasir Soroti Kasus Kuota Haji
Kamis / 19-11-2026, 08:00 WIB
Kenapa WNI Ditolak Imigrasi di Negara Bebas Visa? 7 Faktor
Kamis / 19-11-2026, 08:00 WIB
Gianni Infantino Digugat FA Terkait Ambisi Maju Keempat Kalinya
Kamis / 19-11-2026, 08:00 WIB
Ciri Unik Pengganti Gibran: Penikmat Pempek Jadi Sorotan Istana
Kamis / 19-11-2026, 08:00 WIB
Kontras Thailand dan Malaysia Jelang Laga Penentuan Piala Asia U-17
Kamis / 19-11-2026, 07:57 WIB
Sebanyak 11 Pelajar Masuk RS Akibat Plafon Kelas SMPN 5 Mojokerto Runtuh
Kamis / 19-11-2026, 07:57 WIB
BI Rate Resmi Naik 6 Persen, Sektor Usaha dan Kredit Ikut Tertekan
Kamis / 19-11-2026, 07:57 WIB
Jensen Huang Bersedia Kembali, Dewan NVIDIA Menolak: Ini Laporan Keuangan Terbarunya
Kamis / 19-11-2026, 07:56 WIB
Bank Indonesia Naikkan BI Rate ke 6 Persen, Tertinggi Sepanjang 2026
Kamis / 19-11-2026, 07:46 WIB
Cek Desil DTSEN 2026: Begini Cara Tahu Keluarga Anda Masuk Desil 1-4 atau Tidak
Kamis / 19-11-2026, 07:41 WIB
Optimalkan Keuntungan Saham Lewat Pendekatan Strategi Core Satellite
Kamis / 19-11-2026, 07:35 WIB
Cara Mengunduh GTA 6 di PS5, Atasi Penyimpanan Penuh dan Masalah Unduhan
Kamis / 19-11-2026, 07:35 WIB
Parkir Liar Blok M Ditertibkan, Puluhan Motor Diangkut Dishub
Kamis / 19-11-2026, 07:35 WIB
IHSG Tertekan Suku Bunga BI dan Sentimen Global Hari Ini
Kamis / 19-11-2026, 07:28 WIB






