Polri memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) hingga ke desa dan kelurahan. Kabar yang diumumkan Rabu (18/11/2026) ini membuat nama Polri menjadi salah satu topik paling banyak dicari di Indonesia pada Kamis pagi.

POLIRAN memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja, penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. Peran polisi dalam program ini bukan sebagai pemberi kerja, melainkan fasilitator: membantu mempertemukan warga yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Ujung tombak program ini adalah Bhabinkamtibmas, yang menjadi penghubung di tingkat desa dan kelurahan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, lembaga pelatihan swasta, dan dunia usaha.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menjelaskan hal itu di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, Polri hadir sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

7,3 Juta Pengangguran Jadi Latar Program

Perluasan POLIRAN tidak lepas dari besarnya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran terbuka nasional tercatat sekitar 7,3 juta orang, sementara setengah pengangguran mencapai 12,8 juta orang. Angka itulah yang membuat program ini dinilai relevan untuk menjangkau warga hingga ke pelosok.

Di hari yang sama, sekitar 350 massa dari BPI KPNPA RI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta. Mereka mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan program 100 harinya, termasuk POLIRAN, serta menyoroti persoalan premanisme, narkotika, judi online, dan dugaan mafia pangan.

Tambang Ilegal dan Hoaks Juga Jadi Sorotan

Pada Selasa (17/11/2026), Kapolri Suyudi menyiapkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata dan memetakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi prioritas penertiban. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 agar minimal 70 persen hasil IUP dinikmati negara.

Kapolri juga bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan di Gedung Rupatama Mabes Polri pada 17 November 2026. Pertemuan itu menyepakati penguatan kolaborasi komunikasi publik program pemerintah dan penanganan hoaks.