Indonesian Corruption Watch mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani memasukkan aturan peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar dalam undang-undang.

Aturan mengenai illicit enrichment tersebut dinilai sengaja dihindari karena banyak pejabat publik mempunyai harta kekayaan yang meningkat secara tidak wajar.

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menduga para pejabat tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaan mereka yang seringkali tidak tercatat di LHKPN.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, juga menanggapi alasan penolakan konsep tersebut dengan menyebut ada tebang pilih dalam aturan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyatakan bahwa konsep tersebut menuai pro dan kontra serta dinilai bertentangan dengan HAM.

Habib menjelaskan bahwa lembaganya telah mempelajari penerapan aturan itu di beberapa negara lain yang juga menilainya bermasalah.

DPR sendiri telah resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang disetujui seluruh fraksi.

Studi Banding dan Sifat Undang-Undang

Menurut penjelasan Habiburokhman, Komisi III telah mempelajari penerapan aturan illicit enrichment di berbagai negara dan menemukan sejumlah kegagalan dalam penerapannya.

Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman disebut menolak konsep tersebut karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta nilai-nilai konstitusi setempat.

Selain itu, Habib beralasan bahwa teknis Undang-Undang Perampasan Aset bersifat formil dan bukan materiil, sehingga tidak wajib memuat norma penghukuman secara spesifik.