DPR RI memutuskan untuk tidak memasukkan aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat tidak wajar ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset.

Aturan baru terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu telah disahkan pada hari Kamis.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa konsep tersebut menuai perdebatan serta pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pihaknya memutuskan untuk mengecualikan konsep illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia.

Komisi III DPR sebelumnya juga telah mempelajari praktik penerapan aturan serupa di berbagai negara lain.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat sejumlah negara yang dinilai gagal dalam menerapkan konsep perolehan kekayaan secara tidak wajar.

Amerika Serikat menganggap konsep itu bertentangan dengan nilai HAM, sementara Inggris juga tidak menerapkannya.

Di Jerman, gagasan serupa bahkan mendapat penentangan langsung dari pihak Mahkamah Konstitusi.

Habib menambahkan bahwa teknis Undang-Undang Perampasan Aset ini bersifat formil dan bukan materiil.

Oleh karena itu, undang-undang tersebut dinilai tidak mewajibkan adanya pemuatan norma-norma penghukuman di dalamnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat termasuk Indonesia Corruption Watch sempat mendesak agar aturan itu dimasukkan.

Koalisi masyarakat sipil memandang aturan kekayaan tak wajar sangat krusial dalam pemberantasan tindak pidana.