Illicit Enrichment Dibuang DPR dari UU Perampasan Aset Demi HAM

DPR RI memutuskan untuk tidak memasukkan aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat tidak wajar ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset.
Aturan baru terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu telah disahkan pada hari Kamis.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa konsep tersebut menuai perdebatan serta pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pihaknya memutuskan untuk mengecualikan konsep illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia.
Komisi III DPR sebelumnya juga telah mempelajari praktik penerapan aturan serupa di berbagai negara lain.
Berdasarkan kajian tersebut, terdapat sejumlah negara yang dinilai gagal dalam menerapkan konsep perolehan kekayaan secara tidak wajar.
Amerika Serikat menganggap konsep itu bertentangan dengan nilai HAM, sementara Inggris juga tidak menerapkannya.
Di Jerman, gagasan serupa bahkan mendapat penentangan langsung dari pihak Mahkamah Konstitusi.
Habib menambahkan bahwa teknis Undang-Undang Perampasan Aset ini bersifat formil dan bukan materiil.
Oleh karena itu, undang-undang tersebut dinilai tidak mewajibkan adanya pemuatan norma-norma penghukuman di dalamnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat termasuk Indonesia Corruption Watch sempat mendesak agar aturan itu dimasukkan.
Koalisi masyarakat sipil memandang aturan kekayaan tak wajar sangat krusial dalam pemberantasan tindak pidana.
Update Terbaru
Bukan Hanya Ladaku, TFDA Taiwan Juga Sita Keripik Bawang, Singkong Rasa Udang, dan Kopi Robusta dari Indonesia
Kamis / 19-11-2026, 16:38 WIB
Tarik Isu Indeks MSCI, OJK Gelar Pertemuan dengan FSA Jepang
Kamis / 19-11-2026, 16:35 WIB
Sukses uji terbang, pesawat komersial listrik China siapangkut 19 penumpang
Kamis / 19-11-2026, 16:35 WIB
Agar Tak Cuma di Pusat, DPD Kawal Revolusi Prabowo hingga Daerah
Kamis / 19-11-2026, 16:35 WIB
Mahkamah Konstitusi Terima Gugatan Turunkan Usia Capres 19 Tahun
Kamis / 19-11-2026, 16:35 WIB
Detik-detik Kades Sukoharjo Ambruk di Balai Desa Terekam CCTV, Mediasi Utang Berakhir Tragis
Kamis / 19-11-2026, 16:33 WIB
Ledakan PPSDM Migas Cepu Itu Nyata, tapi Video yang Beredar Hoaks — ESDM Minta Publik Hati-Hati
Kamis / 19-11-2026, 16:29 WIB
Menutup Kualifikasi, Indonesia vs Myanmar Usung Misi Wajib Menang
Kamis / 19-11-2026, 16:28 WIB
Ketua KY Pastikan Lembaganya Segera Berkantor di Kawasan Inti IKN
Kamis / 19-11-2026, 16:28 WIB
Langkah Cetak Dokumen KK Melalui Aplikasi IKD di Smartphone
Kamis / 19-11-2026, 16:28 WIB
Disita di Taiwan tapi Legal di Indonesia, Merica Bubuk RI dan Soal Beda Ambang Residu Antarnegara
Kamis / 19-11-2026, 16:27 WIB
Disebut Setara Freeport, Isu Emas Ujung Kulon Dibantah Pemprov Banten: TNUK Tertutup untuk Tambang
Kamis / 19-11-2026, 16:25 WIB
Ada Pop-Up Baru di myBCA Saat Kamu Sedang Teleponan, Ini Fungsinya Buat Cegah Penipuan
Kamis / 19-11-2026, 16:23 WIB






