Ketentuan batas usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden resmi diajukan untuk diuji kembali melalui jalur hukum.

Permohonan uji materiil tersebut didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang pengajar sekaligus aktivis bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub.

Perkara itu tercatat dengan nomor registrasi 432/PUU-XXIV/2026 pada hari Senin, 16 November 2026.

Pemohon menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang selama ini mengatur batas umur terendah 40 tahun bagi peserta pilpres.

Dalam dokumen permohonannya, kemampuan memimpin dinilai tidak sekadar bergantung pada umur biologis seseorang.

Kapasitas intelektual, pengalaman, integritas moral, serta tanggung jawab dianggap sebagai faktor yang jauh lebih esensial.

Aturan batas usia tunggal tersebut dituding berpotensi menyisihkan warga negara yang sebenarnya mempunyai kecakapan untuk ikut mengabdi di pemerintahan.

Pemohon turut merujuk pada praktik ketatanegaraan di berbagai negara lain yang membuka ruang bagi pemimpin berusia muda.

Melalui petitumnya, usia 19 tahun diusulkan sebagai alternatif persyaratan baru dengan tetap berpegang pada standar integritas serta kecakapan.