Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dipastikan tidak bisa digunakan untuk menjerat berbagai kasus kejahatan yang terjadi pada masa lalu.

Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 72 naskah undang-undang yang diakses melalui laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat.

Aturan ini menyatakan bahwa tindakan perampasan serta pengelolaan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan.

Berdasarkan draf final regulasi tersebut, pemberlakuannya ditetapkan paling lama satu tahun atau 12 bulan sejak disahkan oleh DPR dan pihak pemerintah.

Selain batas waktu satu tahun, aturan ini juga baru akan berjalan efektif setelah terbentuknya dua badan khusus yang bertugas mengelola serta mengawasi aset.

Ketentuan mengenai keharusan pembentukan dua lembaga tersebut tercantum dengan jelas di dalam Pasal 73 dan Pasal 74 draf final undang-undang.

Pengesahan regulasi ini sendiri telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 pada hari Kamis setelah seluruh fraksi sepakat menyetujuinya.

Pengesahan tersebut dilakukan lebih cepat dari target awal yang mulanya direncanakan rampung paling lambat pertengahan bulan Desember mendatang.