Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap mengalirkan hak kepegawaian sebesar 50 persen kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup nonaktif Nurkholis.

Pejabat tersebut saat ini berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan tambang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur Indah Wahyuni menyatakan pemenuhan hak aparatur sipil negara itu berjalan sesuai ketentuan sampai terbit putusan hukum inkracht.

Selain hak keuangan, pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas pendampingan hukum selama Nurkholis menjalani proses hukum yang berlaku.

Kebijakan tersebut diambil dengan tetap memegang teguh prinsip asas praduga tak bersalah.

Pendampingan hukum itu difasilitasi melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia.

Nurkholis sebelumnya tersandung masalah hukum ketika masih memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur.

Posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat ini diisi oleh Kepala Dinas Kehutanan Jumadi sebagai Pelaksana Tugas.

Penunjukan pelaksana tugas dilakukan agar pelayanan publik serta roda organisasi di lingkungan dinas tetap berjalan lancar.

Pengisian pejabat definitif ditargetkan dapat selesai sebelum penghujung tahun melalui mekanisme manajemen talenta.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap Nurkholis terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Penyidik menduga terjadi praktik pungutan liar dalam proses perizinan yang merugikan dan melibatkan aliran dana tertentu.