Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menyatukan pemeriksaan empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Kasus tersebut berkaitan dengan polemik Pasal Gibran yang merupakan buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Agenda Sidang Pemeriksaan

Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan penggabungan dilakukan karena ada kesamaan pihak teradu serta pokok aduan yang saling beririsan.

Sidang pemeriksaan akan dilangsungkan melalui empat agenda berbeda mulai dari mendengarkan pokok aduan hingga pendalaman keterangan.

Seluruh rangkaian agenda persidangan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026.

Langkah ini diambil setelah lembaga tersebut menerima lima total aduan dan menyatakan empat di antaranya memenuhi syarat materiel.

Rincian Aduan dan Putusan MK

Dua aduan pertama yang dinyatakan memenuhi syarat disampaikan oleh Sri Afrianis bersama Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.

Kedua pengaduan ini telah teregistrasi masing-masing sebagai Perkara Nomor 26 dan Perkara Nomor 27 pada awal November.

Sementara itu, dua aduan berikutnya yang juga lolos verifikasi materiel masing-masing diajukan oleh Paman Nurlette bersama Novi Manaban serta Denny Indrayana dan kawan-kawan.

Di sisi lain, satu aduan dari Ibnu Jandi dinyatakan gugur karena tidak melengkapi perbaikan berkas hingga batas waktu yang ditentukan.

Polemik ini bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.