Mekanisme penetapan upah minimum buruh kini diatur secara khusus oleh pemerintah pusat.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Hierarki dan Struktur Upah Minimum

Pasal 134 mengamanatkan agar pelibatan pemerintah daerah serta dewan pengupahan wajib dilakukan.

Struktur upah minimum dibagi menjadi empat tingkatan berbeda.

Empat tingkatan tersebut mencakup UMP, UMK, UMSP, serta UMSK.

Gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP dan UMSP di wilayah masing-masing.

Selain itu, gubernur juga memiliki kewenangan dalam menetapkan UMK serta UMSK.

Penetapan UMK wajib dilakukan setelah UMP disahkan oleh pejabat berwenang.

Besaran nominal UMK juga dipastikan harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai UMP.

Apabila suatu daerah belum memiliki upah minimum, penetapannya harus memenuhi syarat tertentu.

Tata cara terkait syarat tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Perhitungan upah minimum bersandar pada indikator kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.

Lembaga pemerintah di bidang statistik ditugaskan melaksanakan survei riil untuk menjamin akurasi data.

Instrumen utama penghitungan menggunakan formula atau acuan hitungan kebutuhan hidup layak.

Formula penghitungan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu.