Pendaftaran ulang bansos melalui Perlinsos Digital resmi dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Warga yang ingin mengajukan PKH dan BPNT kini bisa mendaftar secara mandiri lewat portal perlinsos.kemensos.go.id, dengan syarat utama sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Program ini menjadi sistem baru pendataan perlindungan sosial yang dibangun Kementerian Sosial untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Selain mendata ulang penerima yang sudah ada, sistem ini memberi jalan bagi warga yang belum terdaftar untuk mengajukan diri sebagai calon penerima.

Siapkan NIK dan IKD Aktif

Sebelum mendaftar, pastikan dua hal sudah siap. Pertama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP. Kedua, IKD yang sudah diaktifkan beserta PIN IKD untuk proses autentikasi. IKD diperlukan karena portal menggunakan verifikasi identitas dan pengenalan wajah untuk mencegah penyalahgunaan identitas.

Bagi yang belum punya IKD, aktivasinya dilakukan lewat aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, email, dan nomor telepon, lalu swafoto dan verifikasi wajah. Tahap akhirnya adalah pemindaian kode QR oleh petugas di kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang ditentukan.

Setelah IKD aktif, alur pendaftaran di portal cukup sederhana: buka perlinsos.kemensos.go.id, pilih masuk dengan IKD, ketik NIK dan PIN IKD, lalu ikuti verifikasi wajah. Setelah itu, pilih menu daftar bantuan dan tentukan program PKH, BPNT, atau keduanya, kemudian isi data pendukung yang diminta.

Yang Perlu Diperhatikan

Proses verifikasi hasil registrasi ulang dirancang berlangsung beberapa menit sampai maksimal enam jam. Kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan DTSEN dapat mengusulkan diri atau anggota keluarga, dan pendaftaran ini menjadi bagian dari penetapan penerima bansos tahun anggaran 2027.

Per 5 November 2026, sebanyak 18,2 juta keluarga sudah masuk sistem, dengan 1,05 juta agen relawan yang siap mendampingi warga di lapangan. Warga lanjut usia atau yang tidak memiliki ponsel bisa dibantu agen Perlinsos dari pendamping PKH maupun perangkat desa dan kelurahan.

Kementerian Sosial menegaskan pendaftaran tidak dipungut biaya dan hanya dilakukan lewat kanal resmi. Masyarakat diimbau tidak menyerahkan data pribadi ke pihak tak resmi dan tidak mengklik tautan pendaftaran bansos yang beredar di media sosial.