Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan hak menyatakan pendapat adalah pilihan paling rasional bagi DPR.

Langkah tersebut ditujukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Hasto mengungkapkan partainya telah menerima banyak usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP mengajukan instrumen itu di DPR.

Aspirasi tersebut terus didengar oleh PDIP setelah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait.

Hak menyatakan pendapat di DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU MD3.

Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menanggapi dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA.

Proses resmi di parlemen baru akan dimulai saat masa sidang dibuka usai masa reses.

Sebelumnya, putusan kasasi MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Mekanisme dan Petitum Putusan

Hak menyatakan pendapat dapat diproses apabila diusulkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan harus disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota.

Putusan kasasi MA sendiri mengabulkan seluruh petitum dari penggugat Subhan Palal untuk menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, amar putusan MA juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara.

Temuan ini sekaligus mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran.