Majelis Ulama Indonesia memberikan respons terhadap wacana pelibatan warga nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa petugas yang mengurus pelaksanaan ibadah haji harus tetap seorang Muslim.

Kendati demikian, pihak MUI menyatakan keterlibatan nonmuslim pada dasarnya dimungkinkan jika terbatas pada ranah teknis atau tugas lapangan.

Cholil juga mengingatkan pentingnya untuk mendahulukan umat Islam terlebih dahulu selama ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi.

Ia menekankan bahwa ibadah haji memiliki kekhususan syariat yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam.

Wacana pelibatan lintas agama ini sebelumnya digagas oleh Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak untuk memperkuat nilai toleransi serta gotong royong.

Dahnil sebelumnya menyampaikan bahwa gagasan tersebut bertujuan untuk menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai ruang memperkuat toleransi, kebinekaan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Menurutnya, pelayanan kepada jemaah dapat didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang dilandasi semangat kemanusiaan dan persaudaraan lintas agama.

Kendati demikian, MUI tetap membatasi ruang bagi warga nonmuslim agar tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan ritual ibadah yang memiliki kekhususan syariat Islam.