Kementerian Kesehatan menanggapi fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.

Langkah MUI tersebut diapresiasi pemerintah untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak dan remaja.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan rokok elektrik menyimpan risiko kesehatan.

Kandungan nikotin di dalamnya bersifat adiktif meskipun tanpa tar serta mengandung zat kimia berbahaya.

Selain itu, Kemenkes turut menyoroti potensi perangkat vape disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika serta zat adiktif.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan pengendalian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Regulasi tersebut mengatur batasan usia, penjualan, pengendalian iklan, hingga kandungan produk rokok elektrik.

Kendati demikian, Kemenkes menilai penguatan kebijakan masih diperlukan demi perlindungan yang lebih optimal.

Salah satu opsi yang kini masuk dalam kajian pemerintah adalah pelarangan total peredaran vape.

Meski demikian, rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian dan belum ditetapkan secara resmi.

Masyarakat, orang tua, serta guru juga diajak berperan aktif dalam mengawasi penggunaan vape.

Peningkatan edukasi dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari ketergantungan nikotin.