Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memberikan respons resmi terkait langkah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa haram.

Fatwa tersebut mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.

Pemerintah menyatakan menghargai keputusan tersebut karena penetapan fatwa berada di luar kewenangan Kementerian Perindustrian.

Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menganulir ketetapan hukum keagamaan tersebut.

Kementerian Perindustrian memastikan akan segera melakukan koordinasi lanjutan bersama para pelaku industri rokok elektrik.

Koordinasi itu dilakukan untuk membahas dampak serta kelangsungan bisnis perangkat tersebut ke depan.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan Fatwa Komisi Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh pimpinan MUI pada awal November 2026 di Jakarta.

Fatwa menetapkan bahwa penggunaan vape berhukum haram karena dinilai membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan.

Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan mencegah peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya melalui perangkat tersebut.

Ketentuan haram ini berlaku bagi penggunaan, penyalahgunaan, proses produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.