Mabes Polri telah mengumumkan hasil sidang etik terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta.

Ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait tindakan penyadapan secara ilegal.

Perbuatan tersebut dilakukan ketika ia bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia dinilai menggunakan kewenangan akses perangkat teknologi secara tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.

Majelis Komisi Kode Etik Profesi lantas menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan terduga pelanggar bersifat tercela.

Selain itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat dari institusi kepolisian.

Atas putusan tersebut, pihak terpidana menyatakan menerima dan bersiap untuk menggunakan haknya mengajukan banding.

Sidang etik dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua majelis.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta ketentuan dalam undang-undang informasi transaksi elektronik.

Daftar Tersangka dan Temuan Kasus Penyadapan

Selain Ahrie Sonta, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka lainnya meliputi mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE, di mana sebagian besar di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob.

Berdasarkan temuan awal polisi, aksi penyadapan yang dilakukan kelompok tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lain mulai dari para menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.

Menanggapi kasus ini, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara tegas mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk tindakan makar.